Oknum Kades Potong Dana PPIP

Ilustrasi

Purwakarta  SC Online- Program peningkatan infrastruktur pedesaan (PPIP) di kabupaten Purwakarta menuai persoalan. Seperti di desa sinargalih, kecamatan maniis. Dana yang diperuntukkan bagi pembangunan sejumlah fasilatas desa, diduga disunat oknum kepala desa.

Sumber ciamiskini,  yang meminta namanya tak dipublikasikan mengatakan, dana PPIP desa tersebut ditujukan untuk perbaikan jalan desa dan jalan lingkungan. Namun, dalam pencairan anggaran, ada sejumlah persoalan.Dimana perangkat desa meminta jatah dari anggaran tersebut sebesar  Rp.10 juta kepada panitia pembangunan.

Padahal anggaran PPIP langsung digelontorkan pemerintah pusat dan diterima utuh melalui organisasi masyarakat setempat (OMS)."Saat pencairan, Pak Kades meminta sebesar  Rp.10 juta.Katanya sih itu buat jatah desa," ujar sumber yang juga salah seorang panitia pembangunan jalan, Minggu (8/12/2013) kemarin.

Dia mengaku, anggaran PPIP yang diterima OMS ini sebesar  Rp.250 juta.Seluruhnya, akan dipergunakan untuk pembangunan fasilitas di desa, seperti jalan lingkungan. 

Ditempat terpisah,  kepala desa sinargalih, Jamaludin tidak membantah jika dirinya melakukan pemotongan anggaran PPIP. Bahkan menurutnya, hal tersebut wajar.

"Anggaran PPIP inikan besar, ya wajarlah kalo desa memotongnya sebesar itu," cetus Jamaludin, Minggu (8/12/1013).

Karena dia beralasan, uang tersebut akan menjadi operasional jika suatu saat ada orang dari dinas terkait dating ke desa. "Kalau ada orang seperti dari cipta karya dating ke desa kami, itu menjadi tanggung jawab saya bukan tangungjawab panitia.Karena saya yang bertanggung jawab, maka saya harus pegang uang," kilahnya.(EDI)

Jajaka Majalengka Ontrog Panwaslu

MAJALENGKA SC Online – Belasan awak media yang tergabung dalam komunitas Jaringan Jurnalis Majalengka (Jajaka) mengontrog kantor Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Majalengka,Senin 09/12

Aksi para kuli tinta ini merupakan bentuk protes yang dipicu oleh tindakan Panwaslu yang melakukan pemanggilan disertai pemeriksaan terhadap wartawan Radar Majalengka Almuaras berkaitan dengan persoalan pemasangan iklan calon legislatif (caleg) di media massa.

Padahal sebelumnya, para wartawan menilai persoalan ketentuan pemasangan iklan kampanye caleg di media  tersebut sudah selesai, dengan diterbitkannya surat pemberitahuan kesejumlah kantor media, sebagai ajang sosialisasi dan pemberitahuan. Akan tetapi, belakangan para jurnalis merasa tersinggung atas tindakan Panwaslu yang melakukan pemanggilan terhadap salah satu wartawan Radar Majalengka, dan melakukan pemeriksaan serta pembuatan berita acara pemeriksaan (BAP) padaSabtu (30/11).

Mereka menilai proses pemanggilan dan pemeriksaan wartawan oleh Panwaslu Kabupaten Majalengka itu tindakan keliru, karena tidak menempuh proses koordinasi dengan Dewan Pers, atau komisi penyiaran maupun dewan redaksi dari surat kabar tersebut.

Koordinator Jajaka Pai Supardi menyebutkan, ketika terjadi suatu permasalahan yang berkaitan dengan kinerja wartawan di lapangan, perselisihan tersebut terlebih dahulu mesti dimediasi oleh Dewan Pers, sebagaimana amanat dalam Undang-Undang No 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Sedangkan, berkaitan dengan penayangan iklan maupun pemberitaan yang tidak sejalan dengan aturan dan etika pada sebuah media, maka dia menilai yang lebih berkompeten untuk memanggil dan mengklarifikasi  media  tersebut adalah Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

“Itupun yang dipanggilnya bukan wartawan yang bersangkutan, karena segala produk pemberitaan dan iklan yang muncul merupakan kewenangan redaksi untuk menayangkan atau menerbitkannya.Jadi, salah kaprah kalau Panwaslu manggilnya wartawan karena melangkahi posisi pemimpin redaksi,” jelasnya.

Dia menilai, pemanggilan Panwaslu terhadap salah satu wartawan gara-gara memasang iklan caleg, rasanya baru  yang pertama kalinya terjadi di Indonesia.

Abduh Nugraha salahseorang jurnalis lainnya menilai, jika Panwaslu yang menganggap proses pemeriksaan wartawan ini sudah diatur dalam peraturan Bawaslu RI, dinilai tidak tepat. Lantaran kedudukan UU No 40 tahun 1999 tentang Pers secara hirarki perundangan merupakan produk hukum yang posisinya jauh lebih tinggi ketimbang aturan Bawaslu.

“Jadi jangan sampai menjalankan aturan, justru malah menyalahi paying hukum yang lebih tinggi.Karenakedudukan Undang-Undang Pers lebih lexspesialis ketimbang aturan Bawaslu RI,” jelasnya.

Hal senada diungkapkan Zeni Maulana salah satu perwakilan jurnalis TV yang menilai langkah pemanggilan disertai pemeriksaan  yang dilakukan Panwaslu Kabupaten Majalengka terhadap jurnalis sudah off side.Dia menilai, pemanggilan terhadap media bukan merupakan kewenangan pihak Panwaslu.

Sementara itu, Ketua Panwaslu Kabupaten Majalengka Agus Asri Sabana mengatakan, pihaknya tidak ada maksud untuk mendiskriminasi  media, justru ia ingin bermitra dengans emua  media guna membantu tugas-tugasnya dalam menyebarkan informasi seputarke pemilu.

Menurutnya, upaya pihak nya dalam pemanggilan terhadap salah satu wartawan Radar Majalengka, hanya sebatas untuk mengklarifikasi saja.Dan jika langkah yang dilakukannya salah, maka pihaknya siap untuk meminta maaf.

“Kita akan berkoordinasi dulu dengan pihak Bawaslu untuk mengklarifikasi apakah langkah yang kita lakukan ini sudah tepat atau belum.Jika memang langkah kita salah maka kita siap untuk minta maaf,” imbuhnya.(Nay/Ade Irawan)

Jalan Sukasari – Nagara kembang, Berlubang

Fhoto : Ilustrasi

CIKIJING SC Online  -Jalan yang menghubungkan antara Dusun Malongpong Desa Sukasari Kecamatan Cikijing dengan Desa Nagarakembang Kecamatan Cingambul Kabupaten Majalengka, saat ini kondisinya sangat memprihatinkan.

Dari pantuan Ciamiskini ,minggu lalu awal Desember  2013 jalan banyak dipenuhi lubang  yang cukup dalam dan sangat lebar. 

Sebagian lagi aspalnya sudah ambrol, tidak lagi berbentuk sebagaimana mestinya badan jalan beraspal. Para pengendara sepeda motor dan mobil harus ekstra hati-hati bila melewati jalan di perbatasan Cikijing dan Cingambul itu. Apalagi saat memasuki musim penghujan  seperti sekarang ini , kondisi jalan yang becek dan licin yang dirasakan sangat mengancam keselamatan bagi para pengguna jalan jika tidak hati-hati.

“ Yang menyebabkan kondisi jalan tersebut mengalami rusak parah, karena sudah cukup lama belum tersentuh bantuan perbaikan. Sehingga, takheran kondisinya semakin bertambah parah dan sangat menyulitkan bagi para pengguna jalan. Padahal jalan dari arah Dusun Malongpong Desa Sukasari hingga sampai kearah Desa Nagarakembang itu merupakan akses jalan yang cukup ramai banyak dilalui oleh parapengguna kendaraan,” ungkap Jajang dan Emen, warga Dusun Malongpong Desa Sukasari saat berbincang-bincang dengan Ciamiskini   Senin 09/12

Lebih lanjut, semestinya jalan tersebut patut menjadi perhatian bagi pihak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Majalengka. Mengingat jalan merupakan sarana yang sangat vital  dalam rangka menunjang kelancaran transportasi, komunikasi dan hasil pertanian masyarakat di wilayah tersebut, bahkan sekaligus untuk menunjang kelancaran para peserta didik  yang bersekolah di SMAN 1 Cikijing.

Hal senada diungkapkan oleh Diding, Udin dan warga lainnya.Mereka berharap kepada Pemkab Majalengka agar jalan yang menghubungkan ke desanya segera diperbaiki. Mengingat jalur menuju kampung halamannya ini sudah cukup lama belum tersentuh perbaikan. Sedangkan jalan yang menghubungkan perbatasan antara Dusun Malongpong Desa Sukasari dengan  yang menghubungkan ke Desa Rawa Kecamatan Cingambul sudah dihotmik, tinggal jalan yang menghubungkan ke Dusun Malongpong Desa Sukasari dengan Desa Nagara kembang yang belum kebagian untuk diperbaiki.

Oleh karena itu, warga berharap  agar jalan menuju Dusun Malongpong diperhatikan untuk mendapat bantuan perbaikan.Sebab, jalur itu banyak dilalui warga yang tinggal di wilayah pedesaan. (Nay/Ade Irawan)

Petugas KUA Purwadadi Masih Melayani Pernikahan Walau Hari Libur

Purwwadadi, SC Online-  Ditengah santer santernya kabar tentang sebuah kebijakan pegawai Kantor Urusan Agama KUA ( pencatat pernikahan ) dilarang melayani pernikahan di rumah mempelai dan hanya dilayani di jam kerja saja, itu tidak merubah sikap pelayanan nikah bagi petugas KUA  Kecamatan Purwadadi Kabupaten Ciamis Jawa Barat

Seperti halnya yang terjadi di Purwadadi pagi tadi, meski acara pernikahan dilaksanakan dengan cara sangat sederhana, pasangan mempelai Fitria dan Rusyanto warga Dusun Ciawitali Desa Purwadadi Kecamatan Purwadadi Kabupaten Ciamis Jawa Barat, mereka mengaku merasa sangat bahagia karena pihak KUA Kecamatan Purwadadi masih bersedia melayani dan menikahkan mereka berdua 

Pernikahan Fitria dan Rusyanto yang berlangsung di rumah kediaman mempelai wanita ini ternyata masih dilayani oleh petugas pencatat nikah KUA Kecamatan Purwadadi tanpa menuai kesulitan apapun

Karyono petugas Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwadadi mengatakan, kalau di Kecamatan Purwadaadi khususnya di Kabupaten Ciamis KUA  masih siap melayani pelaksanaan pernikahan walau di hari libur, dirinya mengatakan lebih lanjut, kalau di Kabupaten Ciamis belum ada intruksi tentang larangan  hari libur KUA tidak bisa melayani pernikahan,  kami selaku pelayan masyarakat siap melayani masyarakat dengan senang hati, karena itu sudah menjadi tugas dan tanggung jawab kami selaku pegawai

Muslihudi ayahanda Fitria sekaligus wali dalam pernikahan, dirinya mengaku sangat bahagia karena pihak KUA senantiasa melayani, kendati pelaksanaan pernikahan putrinya ini dilaksanakan pada hari libur (joel)

Terkait Mutasi Pegawai, Bupati Harus Bertanggungjawab

Gambar : Ilustrasi

Adanya pengangkatan salah seorang guru di wilayah Kecamatan Tanjungjaya menjadi Kepala Seksi di UPTD sempat mendapat sorotan dan diekspos oleh media cetak Kabar Priangan (14/5).

 
Kasus rotasi dan mutasi di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya tersebut disinyalir terjadi praktik KKN yang dilakukan oleh jajaran pejabat di Pemkab Tasikmalaya. Hal yang mencolok pada kasus tersebut, menurut informasi, yaitu adanya sejumlah PNS yang dirotasi bisa menempati jabatan cukup strategis tanpa mengindahkan golongan, kepangkatan atau pun prestasi kerja yang ditorehkannya.

Kejanggalan lainnya pada kasus itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya, Drs. Mochamad Zein sendiri mengaku merasa kecolongan terhadap adanya rotasi dan mutasi di lingkungan tugasnya. Padahal lazimnya, apabila ada seseorang pegawai yang akan dipromosikan untuk menduduki suatu jabatan yang lebih tinggi, pimpinan institusi dimana pegawai bersangkutan bertugas akan diminta pertimbangan atau rekomendasinya terkait kepangkatan, prestasi kerja dan kompetensinya oleh Baperjakat.

Mungkin dari segi kepangkatan, bagi seorang guru senior yang akan menduduki jabatan struktural selevel Kasi di UPTD tidak menjadi masalah, karena pangkatnya rata-rata sudah tinggi-tinggi maklum kenaikan pangkatnya menggunakan sistem kredit poin. Namun jika dilihat dari profesionalitas dan keahliannya belum tentu yang bersangkutan mampu mengemban tugas dengan baik pada suatu jabatan struktural tertentu. Oleh karenanya mungkin hal itulah yang menjadi keraguan bagi pihak-pihak tertentu atas adanya pengalihan pegawai dari seorang tenaga pendidik/pengajar (guru) menjadi tenaga kependidikan (administrasi/keuangan).

Sementara Bupati Tasikmalaya, HU Ruzhanul Ulum yang menyatakan pihaknya baru mengetahui persoalan tersebut belakangan dan akan mempertanyakannya kepada pihak Baperjakat, bisa kita maklumi. Karena menurutnya, beliau kurang mengetahui secara detil soal mutasi dan rotasi pejabat eselon IV ke bawah, lain halnya dengan pejabat eselon II dan III. Namun demikian, Bupati selaku kepala daerah yang berwenang untuk melakukan rotasi, mutasi dan promosi terhadap seorang pegawai yang menjadi bawahannya, secara legal formal tetap harus bertanggungjawab penuh terhadap setiap kebijakan dan keputusan yang telah ditandatanganinya.

Bupati tidak cukup hanya sekadar bertanya kepada pihak Baperjakat terkait kasus tersebut. Tapi seandainya ditemukan adanya pelanggaran prosedur dalam menempatkan seorang pejabat oleh oknum Baperjakat, maka Bupati harus berani bertindak tegas terhadap pelakunya agar memberikan efek jera serta demi kewibawaan Bupati sendiri di mata masyarakat. Mengingat menempatkan pegawai pada suatu jabatan tertentu secara profesional merupakan janji politik Bupati Tasik sejak masa kampanye dulu.

Ditambah lagi hingga saat ini citra Dinas Pendidikan Kab/Kota pada umumnya dan Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya khususnya masih sangat memprihatinkan. Selain kasus terkait masalah mutasi tersebut, kasus-kasus lainnya seperti kasus DAK, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Sertifikasi Guru, Pengangkatan Kepala Sekolah, pelayanan hak-hak pegawai/ guru seperti kenaikan pangkat, kenaikan berkala dan pengurusan pegawai yang akan pensiun, masih banyak yang mesti mendapatkan perhatian Bupati untuk penertibannya.

Untuk itu sejak sekarang perlihatkanlah tindakan tegas Bupati Uu dalam menertibkan semua pejabat di lingkungan birokrasi Pemkab Tasikmalaya dengan menindak setiap pelaku pelanggaran ketentuan perundangan dengan memberdayakan institusi Inspektorat secara maksimal. Wujudkanlah pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya yang bersih dari KKN dan segala kemaksiatan serta pendzoliman.
Semoga…
Oleh :

Teten Sudirman
Jl. Raya Barat No. 140 Singaparna
Kabupaten Tasikmalaya – Jawa Barat – Indonesia.